Mengamati dinamika pemerintahan yang terjadi di Desa Panyangkalang tidak berlebihan jika kami menyimpulkan bahwa kelima Anggoa BPD Desa Panyangkalang telah gagal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
“Sebab sikap mereka yang tidak ingin menandatangani penetapan APBDes telah berakibat fatal dan merugikan kepentingan umum bahkan lebih dari pada itu, akibat ulah kelima anggota BPD ini Pemerintah Kabupaten Takalar juga telah menerima teguran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebanyak dua kali akibat keterlambatan pencairan Dana Desa Tahap I (Pertama) Desa Panyangkalang.
,”Kejadian ini juga berdampak terhadap proses pencairan Dana Desa lainnya untuk tahap II (kedua) di Takalar, karena syarat pencairan Dana Desa untuk tahap kedua bagi desa desa lainnya yang telah cair tahak I (pertama) nya harus menunggu proses pencairan dana desa panyangkalang .(*)
