“Kami menilai bahwa ketidakmampuan kepolisian dalam menangani kasus ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Takalar, terutama dalam hal perlindungan terhadap para jurnalis,” tegasnya.
“Pihak kepolisian harus menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” jelasnya.
“Kepercayaan publik harus dipulihkan melalui tindakan nyata yang menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang, tanpa terkecuali,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Takalar, Faisal DM, merasa prihatin atas lambatnya penanganan kasus oleh pihak Kepolisian Takalar.
Lambannya penanganan kasus ini, kata Faisal, menimbulkan pertanyaan mengenai adanya dugaan intervensi atau tekanan dari pihak tertentu terhadap proses penyelidikan.
Pihaknya menduga bahwa oknum kontraktor tersebut memiliki koneksi yang kuat dengan pejabat setempat, sehingga proses hukum menjadi terhambat.
Selain itu, beberapa organisasi jurnalis dan LSM yang peduli terhadap kebebasan pers juga turut memberikan tekanan kepada pihak Polres Takalar.
Mereka mendesak agar kepolisian bertindak lebih cepat dan transparan dalam menangani kasus ini. Beberapa dari mereka bahkan siap untuk melakukan aksi unjuk rasa jika kasus ini tidak segera diselesaikan.
(*)
