Situasi ini mendapat perhatian dari Lembaga Analisis Anti Korupsi Indonesia (LAKINDO) Kabupaten Takalar. Direktur DPC LAKINDO Takalar, Arsyadleo, menyoroti kinerja Dinas Pendidikan dan bagian aset.
Menurutnya, saat pembongkaran ruang kelas di SMPN 1 Polut, pihak yang terlibat tidak memperhatikan kontrak.
“Kami berharap PJ Bupati Takalar segera menginstruksikan Kepala Dinas dan Bagian Aset Daerah untuk menemukan solusi bagi SMPN 1 Polut, agar pekerjaan rehabilitasi dapat berjalan lancar sebelum musim hujan,” ujarnya.
Hingga berita ini tayang, Kadis dan Bagian Aset Daerah belum berhasil dikonfirmasi.(Red)
